Pengertian Pajak Secara Keseluruhan Lengkap

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara.

Pajak terdiri atas pajak langsung atau pajak tidak langsung serta dibayarkan dengan menggunakan uang ataupun kerja yang memiliki nilai setara. Terdapat beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, seperti United Arab Emirates.

Lembaga Pemerintah yang bertugas dalam mengelola perpajakan di Indonesia ialah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu dari direktorat jenderal di bawah naungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli :

Berikut ini saya sampaikan beberapa pengertian pajak menurut para ahli :

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1)

Pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 1991: 2)

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan  pemerintahan.

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan

Pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mndapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperole imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Pengertian Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Pajak Menurut Anderson Herschel M, dkk

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas.

Pengertian Pajak Menurut Cort Vander Linden

Pajak merupakan sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Djajaningrat

Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Pajak Menurut Dr. N.J. Fieldman

Pajak ialah prestasi yang memiliki sifat memaksa sepihak kepada penguasa menurut norma-norma yang sudah ditetapkan tanpa kontraprestasi serta untuk menutupi pengeluaran umum negara.

Pengertian Pajak Menurut R.R.A. Seligman

Pajak merupakan iuran atau pungutan yang memiliki sifat memaksa kepada pemerintah guna biaya segala pengeluaran yang ada hubungannya dengan masyarakat serta tanpa ditunjuk dan tidak ada keuntungan khusus yang dapat diperoleh.

Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu

Pajak merupakan bantuan baik itu secara langsung ataupun tidak, dimana hal tersebut bersifat memaksa oleh pemerintah kepada para warga masyarakatnya untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan pemerintah negara tersebut.

Pengertian Pajak Menurut UU Perpajakan Nasional

Pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada negara dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluaran.

Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq

Pajak merupakan pungutan atau iuran yang dipaksakan pemerintahan dalam sebuah negara dalam periode tertentu yang bersifat wajib serta harus segera dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintahan suatu negara dan juga berbagai bentuk balas jasa secara tidak langsung.

Pengertian Pajak Menurut Sugianto

Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Menurut Rimski Kartika Judisseno

Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

Materi Pengertian Pajak

Materi Pengertian Pajak

Kesimpulan  :

Sering Di Baca :  Pengertian Akuntansi Biaya Menurut Ahli

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta apabila da dari masyarakat yang tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh negara.

 

Fungsi – Fungsi pajak adalah :

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. ( Waluyo, 2002: 3).

 

Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain:

1. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseoarang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

5. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara (Mardiamo : 2004:3).

 

Asas Pemungutan pajak

Ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Covenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

4. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. (Waluyo, 2002:11).

 

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

Pengertian NPWP ( Nomor Pajak Wajib Pajak ) :

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor (NPWP) yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

Fungsi dari NPWP adalah :

  1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
  2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi

 

Cara memperoleh NPWP :

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagi wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seorang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Wajib pajak selain untuk memperoleh NPWP dapat pula wajib pajak memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberi NPWP.

Oleh karena itu wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP setempat. Selanjutnya KPP menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap.

 

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung Wajib Pajak yang bersangkutan, Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

 

Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. diantaranya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

 

Pengelompokan Pajak  Menurut Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

 

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

  • Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus
  • Wajib pajak bersifat pasif
  • Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

 

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
  • Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  • Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

 

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sering Di Baca :  Pengertian Amnesti Pajak, Berlaku dan Cara Pengajuan

Ciri-cirinya:

  • Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo, 2003: 7-8)

 

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir  dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang- undang Nomor 17 tahun 2000. Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

 

Subjek Pajak Penghasilan

1. Orang pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi:

  • Perseroan terbatas ;
  • Perseroan komanditer ;
  • Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun ;
  • Persekutuan ;
  • Firma;
  • Kongsi;
  • Perkumpulan koperasi;
  • Yayasan ;

 

Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib Pajak Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

  1. Pejabat Negara, adalah: Presiden dan wakil presiden
  2. Karyawan, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau
  3. Karyawan Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
  4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
  5. Karyawan lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi bekerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan
  6. Badan bersifat
  • Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum dapat berbentuk perusahaan dagang, jasa maupun industri.
  • Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan peruusahaan dengan nama
  • Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi moda yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang

(Sriyadi, 1995: 13-23)

 

OBJEK PAJAK

Pengertian penghasilan :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun ( Mardiasmo: 2002 : 109).

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan
  2. Penghasilan dari usaha atau
  3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunaka,dan sebagainya,
  4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
    • keuntungan karena pembebasan utang
    • keuntungan karena selisih kurs
    • selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetaphadiah undian

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

 

SUBJEK PAJAK

Pajak Penghasailan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. – Orang pribadi

– Warisan yang belum terbagi

2. Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,

3. Badan Usaha Tetap (BUT)

 

Subjek Pajak dibedakan menjadi  :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

  • Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Didamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
  • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia.
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Sering Di Baca :  Kebijaksanaan Modal Kerja

 

2. Subjek Pajak Luar Negeri

  • Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di indonesia.
  • Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di indonesia.

 

Objek Pajak PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teraur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan apapun.
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis laiannya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah
  4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain
  5. Honorarium,uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
    • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengecara, akuntann arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
    • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman
    • Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
    • Pengarang, peneliti dan penerjemah
    • Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektonika, foto grafi dan pemasaran.
    • Agen iklan
    • Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
    • Pembawa pesanan atau yang menemukan
    • Peserta perlombaan
    • Petugas penjaja barang dagangan
    • Petugas dinas luar asuransi
    • Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
    • Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainya.
    • Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS
    • Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiuan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
    • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib

 

Pengertian- pengertian yang berhubungan dengan administrasi PPh Badan pasal 21 Wajib Pajak Badan.

  1. Pengertian Wajib Pajak (WP) adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
  2. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam admiistrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
  3. Pengertian Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan
  4. Pengertian Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan
  5. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  7. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor pos dan atau Bank Umum Milik Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
  8. Pengertian Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

(Waluyo: 2003:22-50)

 

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

  1. Undang-undang 7 tahun 1983 diubah Undang-undang No.7 tahun 1991 diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan.
  2. Petunjuk Pelaksanaan :
  • Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
  • Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Perhitungan.

 

Frenky

Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Meski kadang tak mengerti alasannya.

Menarik Lainya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: